Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia – Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa_macam_sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer.Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak terlepas berasal dari kelebihan-kelebihan dan terhitung beragam kekurangan. Setiap negara harus mengetahui karakteristik negaranya sebelum saat menerapkan sistem pemerintahan supaya di dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-hambatan yang besar.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

* Pengaruh rakyat pada politik yang dijalankan terlalu besar supaya suara rakyat terlalu didengarkan oleh parlemen
* Dengan terdapatnya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah bisa berlangsung bersama dengan baik
* Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat gara-gara gambang berlangsung penyesuaian pendapat pada eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
* Sistem pertanggungjawaban di dalam pembuatan dan terhitung pelaksanaan kebijakan publik terlalu jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

* Kabinet sering dibubarkan gara-gara meraih mosi tidak yakin Parlemen
* Keberhasilan terlalu sulit dicapai kecuali partai di negara selanjutnya terlalu banyak( banyak suara).
* Parlemen jadi area kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka jadi bagian parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal perlu untuk jadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Kelebihan Sistem Presidensial

* Menteri tidak bisa di jatuhkan Parlemen gara-gara bertanggung jawab kepada presiden.
* Pemerintah bisa leluasa saat gara-gara tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
* Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya gara-gara tidak bergantung pada parlemen
* Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti bersama dengan jangka saat tertentu. Misalkan, era jabatan Presiden Amerika Serikat sepanjang empat tahun, tetapi Presiden Indonesia lima tahun.
* Penyusun program kerja kabinet lebih gampang disesuaikan bersama dengan jangka saat era jabatannya.
* Legislatif bukan area kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif gara-gara bisa diisi oleh orang luar terhitung terhitung bagian parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem Presidensial

* Pengawasan rakyat lemah
* Pengaruh rakyat di dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
* Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan segera badan legislatif supaya bisa mengakibatkan kekuasaan mutlak
* Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
* Pembuatan keputusan/kebijakan publik biasanya hasil tawar-menawar pada eksekutif & legislatif supaya bisa berlangsung ketentuan tidak tegas & memakan saat yang lama.

Sejak th. 1945 Indonesia dulu berpindah sistem pemerintahan. Indonesia dulu menerapkan ke-2 sistem pemerintahan ini. Selain itu berlangsung terhitung pergantian pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dijalankan amandemen UUD 1945.sistem pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun di dalam perjalannannya, Indonesia dulu menerapkan sistem pemerintahan parlementer gara-gara keadaan dan alasan yang ada pada saat itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia berasal dari 1945-sekarang.

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tapi gara-gara kehadiran sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden nomer X tanggal 16 November 1945 berlangsung pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia jadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat bersama dengan konstitusi RIS supaya sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun gara-gara tidak seutuhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

Sistem Pemerintahan: Parlementer

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya ulang UUD 1945.

2. Pembubaran Badan Konstitusional

3. Membentuk DPR saat dan DPA sementara

Sistem Pemerintahan: Presidensial

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum saat diamandemen tertuang di dalam Penjelasan UUD 1945 perihal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara selanjutnya sebagai berikut.

* Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
* Sistem Konstitusional.
* Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
* Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
* Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
* Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
* Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru bersama dengan tujuh kunci pokok diatas berlangsung terlalu stabil dan kuat. Pemerintah punya kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini punya kelemahan pengawasan yang lemah berasal dari DPR tapi terhitung punya berlebihan keadaan pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru terlihat pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan perihal itu diperlukan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terkandung pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini dikehendaki sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis bakal terwujud.

Pokok-pokok Setelah Amandemen

* Bentuk negara kesatuan bersama dengan komitmen otonomi area yang luas. Wilayah negara terbagi di dalam lebih dari satu provinsi.
* Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, tetapi sistem pemerintahan presidensial.
* Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara segera oleh rakyat di dalam satu paket.
* Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
* Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para bagian dewan merupakan bagian MPR. DPR punya kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
* Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
* Sistem pemerintahan ini terhitung mengambil alih unsur-unsur berasal dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem presidensial. Beberapa variasi berasal dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
* Presiden sewaktu waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul berasal dari DPR. Jadi, DPR tetap punya kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
* Presiden di dalam mengangkat penjabat negara harus pertimbangan atau persetujuan berasal dari DPR.
* Presiden di dalam mengeluarkan kebijakan spesifik harus pertimbangan atau persetujuan berasal dari DPR.
* Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar di dalam perihal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan di dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, pada lain terdapatnya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan kegunaan anggaran.